PsikologiZone.com |
| Pemerintah Merencanakan Aksi Pendidikan Inklusi Posted: 07 Apr 2012 02:16 AM PDT  ilustrasi (ant) Sebuah lokakarya di Yogyakarta membahas tentang rencana aksi pendidikan iklusif tersebut, pada Rabu (14/3). Acara ini dibuka secara resmi oleh Suyanto, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar. “Ada banyak tantangan dalam menjalankan pendidikan inklusi, meskipun perkembangannya dalam beberapa tahun terakhir ini menunjukkan kecenderungan semakin baik,” ungkap Suyanto setelah meresmikan pembukaan acara tersebut. Ia menambahkan, ada sejumlah peningkatan jumlah anak berkebutuhan khusus (ABK) yang mengikuti pendidikan di sekolah inklusi, baik itu SD maupun SMP. Orang tua semakin memahami dan sadar pentingnya pendidikan bagi putra-putri mereka yang memiliki kebutuhan khusus. “Namun, orang tua dari anak-anak yang normal juga perlu terus diberi pengertian dan sosialisasi tentang pendidikan inklusi ini. Biasanya, mereka tidak ingin anaknya belajar bersama dengan anak berkebutuhan khusus,” tuturnya. Menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat 1.200 sekolah inklusi yang berhasil diresmikan di seluruh Indonesia. Rata-rata setiap sekolah terdapat 5 siswa di setiap sekolah. “Karena tidak semua anak berkebutuhan khusus bisa masuk sekolah inklusi. Hanya difabel ringan yang bisa masuk inklusi seperti tuna rungu, tuna netra atau tuna daksa,” katanya. Ia mengharapkan ada peningkatan jumlah siswa berkebutuhan khusus yang dapat mengenyam pendidikan formal di sekolah inklusi, bukan hanya mempertahankan. (mi/mba) |
| Tenaga Psikologi di Indonesia Masih Kurang Posted: 06 Apr 2012 09:57 PM PDT  Rapat Kerja HIMPSI, 2010 (flickr) Riset Kesehatan Dasar 2007 menyebutkan, prevalensi gangguan mental emosional berupa depresi dan cemas pada masyarakat berumur di atas 15 tahun mencapai 11,6 persen. Bila jumlah penduduk pada kelompok umur tersebut tahun 2010 ada 169 juta jiwa, jumlah penderita gangguan jiwa 19,6 juta orang. Fakta kondisi Indonesia di atas, menunjukkan peran penting psikologi sebagai sarana proses kesehatan dan perkembangan jiwa masyarakat Indonesia. Sampai saat ini tenaga psikologi di Indonesia masih belum memenuhi kuota minimal kesehatan yang telah ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Terutama bila melihat jumlah perbandingan antara tenaga psikologi dan jumlah penduduk. Keberadaan psikolog klinis ataupun psikiater masih dibawah rasio ideal dengan jumlah penduduk, yaitu 0,22:100 ribu. Padahal, standar yang diberikan oleh WHO mengenai perbandingan jumlah tenaga psikolog, psikiater, dan konselor adalah 1:30 ribu. “Jumlah penduduk Indonesia 2011 lalu sekira 241 juta jiwa, sementara jumlah psikiater hanya sekira 600 orang. Jumlah psikolog klinis masih 365 orang. Ini masih jauh dari harapan,” ungkap Edy Suandi Hamid, Rektor Universitas Indonesia (UII), saat pelantikan delapan lulusan Program Magister Profesi Psikologi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya (FPBS) di Kampus UII, Jumat (6/4). Psikolog dari FPSB UII harus lah tetap belajar untuk mengembangkan ilmunya. Semua itu untuk memberikan sumbangan dan pengabdian bagi masyarakat. Pendidikan dan pengabdian tidak dibatasi oleh dimensi waktu dan tempat. “Karena itu, amalkan segala ilmu yang telah diperoleh selama ini,” tambah Edi. Wisjnu Martani, Majelis Himpunan Psikologi (Himpsi) Wilayah DIY mengatakan, tahap setelah pelantikan, mereka yang telah lulus akan mengurus segala persyaratan untuk menjalankan profesi psikolog. Mereka sudah seharusnya bisa mandiri dan bertanggungjawab atas hak dan kewajiban sebagai psikolog, terutama dalam menghadapi dan membantu klien di lingkungan masyarakat. (mba) |
| You are subscribed to email updates from Psikologi Zone - Portal Berita Psikologi Indonesia To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
